BISNISBALI.com – Hingga 30 April 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit program lainnya di Provinsi Bali mencapai Rp3,25 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 45 ribu debitur. Plafon KUR yang ditetapkan untuk Bali tahun ini berdasarkan Nota Dinas Direktur SM I DJPb Nomor ND-114/PB.4/2025 tanggal 30 Januari 2025 adalah sebesar Rp10,84 triliun.
Menurut Kepala Kanwil DJPb Bali, Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, sebagian besar penyaluran kredit program tersebut mengalir ke sektor perdagangan besar dan eceran, yang menyumbang 40,83% dari total penyaluran.
“Dari sisi skema, skema mikro mendominasi dengan nilai penyaluran sebesar Rp1,85 triliun kepada 37 ribu debitur,” katanya.
Dilihat dari sebaran wilayah, nilai penyaluran tertinggi tercatat di Kota Denpasar dengan total Rp554 miliar. Sementara itu, jumlah debitur terbanyak berada di Kabupaten Buleleng, dengan total 7.742 debitur penerima kredit.
“Kinerja penyaluran ini menunjukkan dukungan pembiayaan yang kuat bagi pelaku usaha kecil, khususnya di sektor perdagangan, serta tersebarnya manfaat program hingga ke daerah-daerah dengan populasi UMKM yang tinggi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan Bali. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Sebelumnya Bank BPD Bali mencatat dari seluruh kredit yang tersalurkan pada triwulan I/2025, share kredit produktif dibandingkan dengan kredit konsumtif telah mencapai 58,40 persen. Di samping itu, share kredit kepada UMKM telah mencapai 50,86 persen atau mencapai Rp11,8 triliun, tumbuh 11,33 persen (yoy).
“Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen bank mendukung UMKM melalui KUR. Penyaluran KUR Rp487,4 miliar atau sebesar 170,48 persen dari target,” kata Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma.
Dalam kondisi pasar yang volatile di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global, bank BUMD di Bali ini berhasil membuktikan adaptibilitasnya terhadap kondisi pasar yang tercermin dari penyaluran kredit yang mencapai Rp23,3 triliun. Penyaluran kredit ini tumbuh 8,80 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Bahkan kinerja penyaluran kredit pada triwulan I 2025 melebihi target yang dirancang sebesar Rp23,03 triliun.
Sementara pengamat ekonomi Undiknas University, Prof. Dr. IB. Raka Suardana menyebutkan, data BI pada awal 2025 menunjukkan bahwa penurunan BI Rate dari 6,00 persen ke 5,75 persen berkontribusi pada peningkatan penyaluran kredit sebeser 9,3 persen secara tahunan, serta pertumbuhan PDRB Bali sebesar 5,9 persen (yoy) pada triwulan I 2025, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi pasca penyesuaian kebijakan moneter tersebut.
Jelas dia, dalam hal akses pembiayaan bagi UMKM, penurunan BI Rate secaar teoritis meningkatkan peluang UMKM untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang lebih rendah. Bank-bank penyalur KUR menyesuaikan suku bunga pinjaman sesuai dgn kebijakan suku bunga acuan.
“Dengan BI Rate yang lebih rendah, bank memiliki insentif lebih untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif termasuk kepada UMKM,” ujarnya.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa penyaluran KUR secara nasional meningkat sebesar 11,2 persen pada awal 2025, dan Bali menjadi salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi mencapai Rp1,98 triliun pada kuartal pertama, dengan bunga efektif berkisar 3–6 persen per tahun.
“Ini menandakan bahwa pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI Rate turut memperkuat akses pembiayaan inklusif bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Bali,” ucap Raka Suardana.*dik
