BISNISBALI.com – Dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali mencatat realisasi pendapatan daerah konsolidasian Pemerintah Daerah (Pemda) di Bali hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp7,06 triliun, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 32,58 persen (y-on-y).

Kepala Kanwil DJPb Bali, Muhammad Mufti Arkan di Denpasar menyampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor utama pendapatan daerah dengan realisasi sebesar Rp4,17 triliun, tumbuh 22,21 persen (y-on-y). Pendapatan dari Dana Transfer tercatat sebesar Rp2,88 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan 50,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingginya PAD Bali membuat Provinsi Bali memiliki rasio kemandirian fiskal yang cukup tinggi sebesar 59,09 persen. Hal ini sangat positif bagi Provinsi Bali karena menunjukkan Provinsi Bali tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

Pada sisi belanja daerah, disebutkan, total realisasi tercatat sebesar Rp4,34 triliun, tumbuh signifikan sebesar 45,60 persen (y-on-y). Sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, dengan realisasi sebesar Rp3,60 triliun. Sementara itu, belanja transfer terealisasi sebesar Rp699,29 miliar dan belanja modal mencatat realisasi terendah sebesar Rp44,30 miliar atau 0,74 persen dari pagu. Rendahnya realisasi belanja modal baik pada APBN Regional Bali maupun APBD masih terdampak kebijakan efisiensi sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

DJPb Bali juga memuat pengelolaan APBN Regional Bali sampai dengan 31 Maret 2025 mencatatkan Pendapatan Negara di Provinsi Bali terealisasi sebesar Rp4,73 triliun atau 20,25 persen dari target tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 0,27 persen (y-on-y).

Realisasi tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp3,62 triliun (tercapai 18,61 persen dari target 2025) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,11 triliun (tercapai 28,46 persen dari target 2025).*dik