Denpasar (bisnisbali.com)-Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat. Namun, beragam tantangan dihadapi oleh pelaku UMKM, mulai permodalan, pemasaran, teknologi, persaingan bisnis hingga kebijakan yang tepat sasaran.
Hal tersebut terungkap pada Seminar Road to The 2025 Asia Grassroot Forum (AGF) di UID Campus, Denpasar, Selasa (15/4). Seminar ini membahas isu dan potensi UMKM lokal mengenai tantangan dan solusi bagi ekonomi akar rumput di Indonesia bersama para pengamat, aktivis, akademisi, dan pihak swasta. The 2025 Asia Grassroots Forum by Amartha akan digelar di Bali pada 21-23 Mei mendatang.
Berdasarkan data, UMKM Indonesia memegang peranan penting dalam memperkuat ekonomi serta mendukung penyerapan tenaga kerja nasional. Kumpulan fakta Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Di Bali, UMKM lokal menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi 5,48 persen pada 2024, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang hanya 5,03 persen.
Project Lead The 2025 Asia Grassroots Forum, Katrina Inandia, mengatakan diskusi tersebut memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas apa saja tantangan dan potensi UMKM lokal, khususnya di Bali. “Untuk memajukan UMKM, kita perlu dukungan kebijakan yang tepat. Namun, menyusun kebijakan membutuhkan konteks lokal yang mendalam agar kebijakan tepat sasaran dan berpihak pada UMKM lokal,” ujarnya.
Menurutnya, The 2025 Asia Grassroots Forum bertujuan mewadahi gagasan dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, baik dalam hal kebijakan, pengembangan teknologi maupun layanan keuangan dalam mendorong UMKM di Indonesia.
Perwakilan peneliti, Direktur Ekonomi dan Digital Celios, Nailul Huda, berpendapat bahwa UMKM lokal membutuhkan dukungan kebijakan yang menyasar ekosistem secara menyeluruh karena tantangan yang dihadapi semakin berkembang. Permasalahan internal UMKM seperti kurangnya kualitas SDM dan laporan keuangan turut berkontribusi sehingga timbul masalah permodalan. Oleh sebab itu, katalisator yang dibutuhkan harus menyentuh seluruh ekosistem UMKM. *wid
