BISNISBALI.com – Industri Jasa Keuangan (IJK) di Bali dilaporkan stabil hingga Januari 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyebutkan stabilitas ini didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengungkapkan, sektor perbankan mencatatkan pertumbuhan positif, dengan penyaluran kredit mencapai Rp111,56 triliun, tumbuh 6,34% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan kredit di Bali didorong oleh kredit investasi, yang meningkat signifikan sebesar 17,19% YoY atau Rp5,17 triliun. “Peningkatan ini mencerminkan optimisme pelaku ekonomi terhadap kondisi Bali,” katanya.
Dari sisi debitur, UMKM mendominasi penyaluran kredit dengan porsi 52,44%, meskipun pertumbuhannya sedikit melambat menjadi 5,38% YoY.
Penyaluran kredit di Bali terkonsentrasi di sektor non-lapangan usaha (konsumtif) dengan 34,32% dan perdagangan besar-eceran sebesar 28,68%. Pertumbuhan kredit didorong oleh peningkatan signifikan di sektor non-lapangan usaha (Rp2,25 triliun, 6,23% YoY) dan akomodasi-makanan (Rp1,71 triliun, 15,11% YoY).
Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp191,56 triliun, tumbuh 11,96% YoY, terutama didorong oleh kenaikan tabungan. Rasio LDR menunjukkan fungsi intermediasi yang sehat di 58,24%.
Menurutnya penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 12,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya posisi Januari 2024 sebesar 19,21 persen (yoy). OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.
Puji juga menambahkan jumlah investor pasar modal di Bali menunjukkan pertumbuhan yang kuat di Januari 2025, dengan investor saham mencapai 146.093 SID (tumbuh 22,96% YoY). Investor reksa dana dan SBN juga mengalami pertumbuhan signifikan. Nilai kepemilikan saham dan transaksi saham juga mencatatkan pertumbuhan positif.
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di Bali posisi Januari 2025 mencapai Rp11,79 triliun, tumbuh 7,95 persen yoy, lebih rendah dibandingkan posisi Januari 2024 yang tumbuh sebesar 20,45 persen yoy.
Pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan kepada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (market share 19,93 persen) serta pembiayaan kepada Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (market share 14,27 persen).
Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Modal Ventura di Provinsi Bali sebesar Rp89,12 miliar dengan pertumbuhan sebesar 5,36 persen yoy, meningkat dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 3,16 persen yoy. Tingkat Non Performing Financing (NPF) Modal Ventura posisi Januari 2025 relatif rendah dan terkendali yaitu sebesar 1,25 persen, membaik dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 1,50 persen.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, Muhammad Mufti Arkan menyampaikan, dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor usaha dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah, pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program.
Di Bali, Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), yang bertujuan memperkuat permodalan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Untuk mendukung keberlanjutan usaha, pemerintah memberikan subsidi bunga pada KUR guna meringankan beban finansial debitur.
“Pada tahun 2025, plafon penyaluran KUR di Provinsi Bali ditetapkan sebesar Rp10,84 triliun, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb Nomor ND-114/PB.4/2025 tanggal 30 Januari 2025,” katanya.
Hingga 28 Februari 2025, total penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp1,54 triliun, yang disalurkan kepada 20,64 ribu debitur. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penerima manfaat terbesar dengan porsi 40,96% dari total penyaluran. Berdasarkan distribusi wilayah, Kota Denpasar mencatat penyaluran kredit tertinggi secara nominal, mencapai Rp270,54 miliar, sementara Kabupaten Buleleng memiliki jumlah debitur terbanyak, yaitu 3.081 debitur.
Dari sisi skema kredit, penyaluran terbesar terjadi pada skema Mikro, dengan total realisasi Rp867,22 miliar kepada 17,95 ribu debitur. Namun, hingga 28 Februari 2025, belum terdapat realisasi subsidi bunga untuk tahun berjalan. *dik
