BISNISBALI.com – Lesunya perekonomian secara nasional hingga banjir PHK santer diberitakan akhir-akhir ini. Bahkan perlemahan ekonomi dan daya beli diprediksi masih berlangsung hingga Triwulan II 2025 ini.
Bali yang mengandalkan sektor pariwisata tentu terpengaruh dengan kondisi tersebut, terlebih gejolak secara internasional juga terjadi.
Pengamat Ekonomi Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si di Denpasad, Rabu (26/3) mengatakan, perlemahan ekonomi secara nasional dipengaruhi perang dagang internasional. Dimulai dari perlemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang membuat inflasi pada produk import. Selanjutnya permintaan manufaktur di Indonesia juga merosot akibat perang dagang yang berdampak pada tutupnya banyak perusahaan dan PHK.
Kondisi tersebut membuat meningkatnya pengangguran dan daya beli masyarakat menurun.
“Akibatnya sektor kelas menengah di Indonesia menyusut. Padahal kelas menengah ini paling banyak melakukan konsumsi. Seharusnya kan makin banyak kelas menengah, konsumsi makin kuat, multiplier effect-nya juga makin kuat,” terangnya.
Bahkan menurut Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Operasional Universitas Warmadewa ini, peringkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia saat ini menurun. Dari penghasilan menengah atas yakni USD4.900 per kapita per tahun, minggu ini turun menjadi penghasilan menengah bawah dengan pendapatan USD4.100 per kapita per tahun.
Kondisi perekonomian nasional dan internasional ini, kata Suyatna sangat berpengaruh terhadap Bali yang perekonomiannya mengandalkan pariwisata. Ditambah, kini banyak wisatawan asing di Bali yang memanfaatkan villa, homestay hingga kost elit yang tidak berijin pariwisata sebagai tempat tinggal. Hal tersebut membuat okupansi atau tingkat hunian kamar hotel menurun dan pendapatan pajak hotel dan restoran (PHR) menurun.
Seharusnya, kata Suyatna Bali yang memiliki pangsa pasar wisatawan dunia, bisa lepas dari pengaruh lemahnya perekonomian nasional. Hal tersebut dapat terjadi tata kelola pariwisata Bali baik. Dalam artian persoalan pariwisata mulai dari sampah, kemacetan, keamanan hingga penataan villa, home stay dan kost-kost an elit ini bisa diselesaikan.
“Namun saat ini kan malah banyak wisatawan yang menafaatkan hal itu. Dia sewa rumah, ditawarkan ke teman-temannya, mereka kelola sendiri, konsumsi diatur sendiri. Jadi ga ada manfaatnya bagi Bali. Kita tidak dapat apa-apa, hanya dapat kerusakan dan hal negatif yang ditinggalkan,” tuturnya.
Dengan itu, Pemerintah Daerah di Bali diminta tegas mengawal kondisi pariwisata di Bali. Mulai dari perbaikan internal baik itu penataan akomodasi pariwisata hingga penyelesaian soal kemacetan, sampah dan keamanan. Penataan dan perbaikan ini juga harus dibarengi dengan mencari pangsa pasar wisatawan baru.
“Kalau ini bisa diperbaiki, meski ekonomi nasional lesu Bali masih bisa bertahan. Kita lihat perbaikannya sejauh mana bisa dilakukan,” imbuhnya. *wid
