BISNISBALI.com – Beragam persoalan yang dihadapi sektor pariwisata Bali saat ini membuat daya beli menurun. Menanggulangi hal tersebut tata kelola pariwisata harus diperbaiki. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penertiban izin akomodasi pariwisata.
Pengamat Ekonomi Prof. Dr. I Putu Anom, B. Sc., M.Par, Minggu (16/3) mengatakan, pemerintah memiliki banyak PR dalam memperbaiki tata kelola pariwisata. Pertama terkait sudah banyaknya villa bodong hingga rumah kost yang diijual kepada wisatawan asing di Bali. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR). Karena villa, home stay hingga rumah kos yang tidak memiliki izin pariwisata tidak dituntut membayar PHR.
“Itu kan hanya kena pajak bumi dan bangunan, untuk PHR tidak. Karena ga tercatat resmi menjadi akomodasi pariwisata sehingga ga bisa narik pajak (PHR),” katanya.
Villa bodong, homestay hingga rumah kos ini kerap kali dimanfaatkan oleh wisatawan asing di Bali untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Bahkan tidak sedikit yang memilih tinggal di rumah kost mewah dengan harga sekitat Rp2,5 juta per bulan.
Menurutnya hal ini harus dilarang. Wisatawan yang datang ke Bali harus menginap di akomodasi pariwisata yang berizin. Sehingga perolehan pajaknya jelas. Demikian pemerintah juga didorong menindak tegas akomodasi pariwisata yang tidak berijin.
Selain akomodasi pariwisata, infrastruktur juga menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Hal ini mengingat kemacetan sudah kian terjadi di banyak wilayah di Bali terlebih di kawasan wisata.
Menurutnya kemacetan ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan kedepan. Karena menganggap Bali sudah penuh sesak sehingga wisatawan menjadi jenuh dan mungkin akan memilih daerah lainnya.
Rencana pembangunan short cut hingga underpass diharapkan segera bisa terwujud untuk mengurai kemacetan. Disamping itu penerbitan taksi online juga menjadi hal yang harus dilakukan. Hal ini lantaran banyak pengemudi taksi online yang memilih mangkal di pinggir jalan yang memberi pengaruh terhadap kemacetan.
Persoalan-persoalan tersebut kata Guru Besar Universitas Udayana ini harus segera diselesaikan. Untuk keberlangsungan pariwisata Bali serta meningkatkan daya beli kedepannya. *wid
