Denpasar (BisnisBali) - Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprop Bali masih sedikit yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tercatat hanya golongan 3 yang baru diwajibkan memiliki NPWP. Tercatat jumlah PNS di Pemprop Bali sekitar 7.000 orang.

"PNS yang wajib memiliki NPWP adalah golongan 3 ke atas," ujar Sekprop Bali, Nyoman Yasa, Rabu (10/3) kemarin, dalam acara sosialisasi Pekan Pajak di Kantor Gubernur Bali. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyetoran surat pemberitahuan (SPT) sejumlah pejabat melalui drop box .

Menurutnya, PNS yang diwajibkan memiliki NPWP adalah yang penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 13,2 juta per tahun atau Rp 1,1 juta per bulan. "Kan malah mubazir kalau semuanya ber-NPWP padahal penghasilannya di bawah PTKP," katanya.

Dijelaskan, masih banyak PNS yang gajinya di bawah syarat PTKP. "Penghasilan PNS kecil, namun kita akan mendorong program pemerintah mengenai pajak. Kita akan berupaya melakukan secara bertahap kepemilikan NPWP para PNS. Sebab kita sadar pajak adalah sumber terbesar pendapatan pemerintah," tandasnya.

Kepala Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Bali, Yoyok Satiotomo menyatakan, sesuai aturan PP 30 tahun 1980 pasar 2 huruf t menyatakan setiap PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. "Para PNS dan aparat pemerintahan harus menjadi teladan bagi masyarakat," katanya.

"Pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki NPWP dan secara disiplin membayar pajak. Ada kebijakan perpajakan yang akan mengenakan potongan 20 persen bagi yang tidak memiliki NPWP," ungkapnya. Bagi siapa pun yang memiliki penghasilan di atas PTKP maka akan dikenakan denda. *wid


SPT - Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi bersama Sekprop Bali Nyoman Yasa bersama Kepala DJP Kanwil Bali Yoyok Satiotomo usai memasukkan SPT dalam drop box.