Denpasar (BisnisBali) - Salah satu ganjalan utama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengakses sektor perbankan adalah minimnya pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang produk-produk bank.

Pengetahuan dan informasi yang minim ini menyebabkan sebagian besar UMKM beranggapan berhubungan dengan bank itu sulit, ruwet, dan harus memiliki jaminan yang besar.

Demikian terungkap dalam workshop pembiayaan UMK kerja sama Pemkot Denpasar dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Bali di Museum Bali, Kamis (4/3) lalu.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Denpasar Drs. I Made Susanta di sela-sela acara menjelaskan, munculnya anggapan seperti itu tidak terlepas karena faktor sosialisasi produk-produk perbankan yang belum optimal.

Hingga saat ini, masih banyak UMK yang tidak mengerti bagaimana berhubungan dengan bank dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk memanfaatkan produk-produk perbankan khususnya produk kreditnya. Pandangan minor tentu akan hilang dengan sendirinya bila pelaku UMK sudah mendapatkan informasi yang benar dari pihak perbankan.

“Dengan workshop ini diharapkan akan terjadi komunikasi yang baik antara pihak perbankan dengan pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, di Denpasar banyak UMKM potensial yang layak dibiayai oleh bank. Kelemahan mendasar mereka terletak pada pelaporan keuangan yang belum memadai dan masalah kepemilikan jaminan yang agak terbatas. Ia berharap bank-bank tidak mendasarkan penilaian kreditnya pada aspek jaminan namun lebih mengedepankan aspek prospek usaha.

Pemkot Denpasar memiliki sejumlah kebijakan untuk membantu permodalan UMKM dan koperasi yakni lewat dana bergulir, program dana murah bekerja sama dengan BUMN.

Untuk perbankan pemkot sejauh ini baru menjalin kerja sama dengan BNI yakni untuk membantu pembiayaan UMKM. “Kita berharap akan makin banyak bank yang mau membiayai sektor UMKM,” jelasnya. *bia