Denpasar (BisnisBali) - Memasuki tahun 2010, makin banyak bank perkreditan rakyat (BPR) berlomba-lomba mewujudkan inovasi pembiayaan. Sejumlah BPR kini sudah berani mewujudkan kredit sindikasi, kredit tanpa angsuran (KTA) sampai ada BPR menyediakan hadiah menarik kepada nasabah penyimpan dana dan nasabah kredit.

Tujuannya, tidak lain memiliki tujuan menarik dana lebih besar dan jumlah kredit bisa ditingkatkan. Demikian diungkapkan sejumlah mantan direksi dan karyawan BPR yang tidak mau disebut namanya, di Denpasar, Jumat (5/3) kemarin.

Sejumlah direksi dan mantan karyawan BPR bersangkutan jauh sebelumnya sudah keluar dari dunia BPR. Mereka kini melakukan usaha sendiri dengan membangun koperasi primer baik di Denpasar dan Gianyar.

Hal senada dibenarkan Drs. Made Darsana, salah seorang mantan karyawan salah satu BPR di Bali yang kini mengelola satu unit koperasi.

Menurut dia, terlalu banyak aturan main yang harus ditaati dalam mengurus BPR. Ini menjadikan pihaknya keluar dari dunia perbankan khususnya BPR. Tidak sedikit para mantan direksi dan karyawan BPR di kampung halamannya diberi kepercayaan mengelola lembaga perkreditan desa (LPD).

Dikatakan, untuk mewujudkan inovasi pembiayaan kepada masyarakat sayogyanya disesuaikan dengan kekuatan lembaga sendiri dan jangan coba-coba ikut-ikutan melakukan pembiayaan misalnya di bidang infrastruktur.

Pembiayaan yang dilakukan dengan kekuatan modal sendiri meski kecil memiliki tujuan sangat baik agar pembangunan bidang pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) bisa berjalan dengan baik dan tidak memberatkan lembaga sendiri.

Darsana menyambut baik makin tampaknya para direksi BPR di Bali berlomba-lomba mewujudkan inovasi pembiayaan. Tiap BPR memiliki tujuan sangat mulia dengan mewujudkan inovasi pembiayaan untuk menarik dan menyalurkan dana lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat yang bergerak di sektor riil.

Dalam hubungan ini, para direksi BPR sudah cukup lihai dalam penyaluran dana yang benar-benar pembiayaan tersebut berdasarkan pendekatan bisnis khususnya sektor usaha produktif, kalangan BPR juga jelas harus mewaspadai nilai usaha produktif yang digeluti para nasabah agar tidak terulang kembali BPR-BPR mengalami masalah bila terjadi kemacetan dan negara harus membayarnya melalui lembaga pejamin simpanan (LPS).

Di samping itu, BPR yang hendak atau akan memasuki proyek bisnis apa pun bentuknya agar benar-benar memahami jenis bisnis dibiayai jangan sampai BPR-BPR sudah kosentrasi di UKM ikut-ikutan terjun untuk membiayai proyek lebih besar. *dra