Mangupura (BisnisBali) – Setelah berita soal penyimpangan dana peresmian ibu kota Badung (Mangupura) kian berkembang, Jumat (5/3) kemarin, Bupati Badung AA Gde Agung, S.H. angkat bicara. Biaya pemindahan ibu kota , ujarnya, dibebankan ke APBD.

Saat ditemui pada rapat pleno pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon, di Puspem Badung, Gde Agung menyatakan, pemindahan ibu kota Badung dibiayai APBD sesuai dengan peraturan pemerintah (PP).

Terkait dengan dana mendahului perubahan, ujar Gde Agung, itu pun tak menyalahi aturan. “Mekanisme seperti itu tetap diperbolehkan,” tegasnya.

Pada saat itu, Gde Agung memaparkan proses praperesmian itu. Pada tahap awal, Bupati bersurat ke Presiden. Dari Presiden, surat turun ke Setneg. Dari Setneg baru turun ke Mendagri. Dari Mendagri surat turun ke Gubernur lanjut ke Bupati Badung. “Di sinilah masalahnya, kami tidak pernah tahu kapan Mendagri ada waktu untuk meresmikan ibu kota Badung tersebut,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya belum mengalokasikan dana peresmian dalam APBD induk. Selanjutnya karena Mendagri siap, pemkab pun akhirnya menggunakan dana mendahului perubahan. “Kami tak bisa memprediksi kapan Mendagri siap sehingga dana mendahului pun digunakan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, karena dianggap menggunakan dana siluman, Fraksi PDIP di DPRD Badung menolak biaya peresmian ibu kota Badung dianggarkan dalam APBD perubahan.

Nomor Dua

Saat pengundian nomor urut, AA Gde Agung yang berpaket dengan Drs. I Ketut Sudikerta (AS) memperoleh nomor urut 2. Sementara itu, rivalnya paket Wita-Disel Astawa (Widi) meraih nomor urut 1.

Terkait dengan ini, Gde Agung menyatakan dua merupakan victory yang berarti kemenangan. “No.2 berarti kemenangan untuk masa jabatan yang kedua,” kata Gde Agung sambil menunjukkan nomor urut 2 yang diperolehnya.

Walau berharap kemenangan, katanya, jauh di balik itu kondisi aman, tenteram dan kondusif lebih penting. Hal ini perlu dilakukan karena Badung merupakan destinasi wisata dunia. Selain itu, Gde Agung juga berharap pilkada bisa berjalan dengan lancar, demokratis dan jurdil.

Pada kesempatan itu, Gde Agung juga siap mengikuti aturan KPU. Sebelum masa kampanye, pihaknya tidak akan melakukan kampanye dan segera menurunkan alat-alat kempanye seperti baliho yang terpasang. *sar