10 Juni 2009  
Home
Berita Terkini

 

Cabut MD, BPOM Diminta Koordinasi dengan Deperin

Jakarta (BisnisBali) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan berkoordinasi dengan Departemen Perindustrian jika ingin mengambil tindakan pencabutan merek dagang (MD).

"Tindakan BPOM sudah benar tetapi diharapkan berkoordinasi dengan Departemen Perindustrian karena ada unsur akibat secara ekonomis," kata Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Departemen Perindustrian, Fauzi Azis di Jakarta, Kamis (9/7) kemarin.

Pernyataan itu disampaikan Fauzi Azis terkait adanya pencabutan izin MD yang dilakukan terhadap dua produsen makanan dan minuman yang mengandung bahan tambahan pangan (BTP) berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Fauzi, tindakan BPOM itu memang ada dasarnya sesuai dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan higienis makanan dan minuman yang diperdagangkan.

Namun, tindakan pencabutan izin MD itu akan mempunyai efek yang terkait dengan kerugian ekonomis, khususnya terhadap pelaku usaha yang mendapatkan sanksi tersebut.

Karena itu, BPOM diharapkan berkoordinasi dengan Departemen Perindustrian jika menemui kasus seperti itu agar dapat dicarikan jalan terbaik yang dapat dilakukan bersama dan tidak merugikan pihak mana pun.

Pihaknya melalui unit teknis dan dinas perindustrian di daerah terus berupaya memberikan penyuluhan dan pembinaan, baik dari segi cara produksi yang baik mau pun pola menghasilkan makanan halal yang dalam jangka panjang dapat membantu kinerja BPOM.

Karena itu, produsen yang diketahui menggunakan barang berbahaya hendaknya diberikan teguran terlebih dulu sambil dimintai klarifikasi dan penjelasan secara teknis.

Meski demikian, secara aturan main tindakan BPOM tersebut sudah benar terkait law enforcement (pelaksanaan hukum) dalam rangka memberikan jaminan mutu bagi pengguna makanan.

"Hanya, dalam kerangka koordinasi pengawasan lebih baik BPOM berkoordinasi terlebih dulu dengan Departemen Perindustrian atau dinas perindustrian di daerah," katanya.

Sebelumnya, BPOM mencabut izin edar produk makanan dari dua perusahaan makanan lokal karena produk yang dipasarkan mengandung bahan tambahan pangan (BTP) yang berbahaya bagi kesehatan.

Satu perusahaan di antaranya merupakan pabrik pengolahan air minum dalam kemasan (AMDK) yang berlokasi di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sedangkan perusahaan lainnya adalah produsen bahan tambahan pangan yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah.

Menurut catatan, tindakan pencabutan izin MD tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan BPOM sepanjang tahun 2009.

Pada tahun 2008, BPOM pernah mencabut izin usaha dua perusahaan makanan yakni produsen susu kedelai asal Garut, Jawa Barat dan produsen sari jeruk di Jawa Timur. *ant

 

  Arsip

copyright bisnisbali.com 2005 all right reserved. Designed, developed and maintained by IT Balipost