Badung (BisnisBali) - Meskipun beraset kecil, lembaga perkreditan desa (LPD) di Bali ternyata mampu memenuhi kebutuhan kredit nasabahnya. Walaupun mendadak (untuk biaya tak terduga maupun tambahan modal usaha), kebutuhan kredit masih tetap bisa dilayani.

Pemerhati ekonomi keuangan di Badung, I Made Yasa, S.E. menyatakan hal itu ketika diminta komentarnya, Sabtu (20/9) lalu terkait keberadaan LPD khususnya di Korcam Abiansemal.

LPD yang masih tergolong kecil dan modal terbatas, ujarnya, tidak pernah menjadi persoalan bagi pengembangan LPD. LPD memiliki program penempatan dana antar-LPD di Badung khususnya dan LPD di Bali umumnya. “Penempatan dana antar-LPD ini tidak rumit karena agunan hanya berdasarkan kepercayaan antarpengelola LPD,’’ jelasnya.

Hal ini ditambah lagi sinergi penempatan dana di LPD mendapat dukungan dari Pemkab Badung. Wujudnya berupa dana bergulir kepada masing-masing LPD.

Saat ditanya jika LPD diwajibkan memiliki modal setor oleh pemerintah, Yasa yang juga Kepala LPD Lambing, Sibang Gede menyatakan, jika modal setor arahnya sudah jelas dan pasti serta tepat sasaran, besar kemungkinan LPD-LPD dapat mengikutinya.

Sebab, rata-rata aset LPD di Badung sudah jauh berada di atas Rp 1 milyar dengan perolehan hasil setiap tahunnya cukup gemilang. Perolehan sisa hasil usaha dapat memenuhi kebutuhan desa adat maupun banjar sebagai pemegang saham LPD.

Menyinggung kredit macet atau nonperforming loan (NPL) yang dihadapi LPD, Yasa menjelaskan, persentase NPL LPD rata-rata sangat kecil. Kredit bermasalah yang menimpa di antara warga adat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena warga desa adat sangat takut dengan awig-awig desa pakraman.

Seperti pernah diungkapkan oleh Kepala LPD Sangeh I Nyoman Agus Aryadi, S.E., LPD Sangeh yang dikelola dengan aset sudah di atas Rp 15 milyar, selalu siaga modal cadangan atau melebihi ketentuan.

Kenapa demikian? Kebutuhan dana dari warga adat terkadang tidak mengenal waktu, bisa siang, pagi atau malam hari. Dengan begitu, LPD Sangeh bisa segera memenuhi kebutuhan warga adatnya dengan urusan administrasi bisa belakangan. *dra