Denpasar (BisnisBali) – Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda S. Goeltom mengungkapkan, perlu insentif dari pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan konsep ramah lingkungan.

"Negara-negara lain telah memberikan insentif pajak pada industri yang memperhatikan lingkungan, dan Indonesia dapat menerapkan hal seperti itu untuk mendorong hal ini," kata Miranda seusai menutup acara seminar "Macroeconomic Impact of Climate Change: Opportunities and Challenges" di Nusa Dua Bali, akhir pekan ini.

Menurut dia, dalam penerapan pembangunan yang memperhatikan lingkungan ini akan menimbulkan biaya tambahan, sehingga perlu insenstif dari pemerintah untuk bisa dapat mewujudkannya.

Miranda juga mengungkapkan, dalam acara seminar yang diikuti oleh bank sentral dari beberapa negara dari Eropa, Afrika, Asia ini telah mengakui bahwa setiap negara berhak untuk berkembang dan maju.

"Dalam pemanasan global ini jangan hanya membebankan pada negara tertentu saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab setiap negara," ungkap Miranda.

Dalam perkembangan industri ini memang memberikan dampak, yakni bertambahnya emisi dari proses industri, sehingga perlu upaya untuk meminimalisasi dampak tersebut dengan industri ramah lingkungan.

Untuk setiap negara memiliki perlakuan sendiri-sendiri agar bisa menyukseskan pembangunan yang ramah lingkungan. Miranda sebelumnya juga mengatakan, perlu semua pihak dalam menyukseskan hal ini, tidak hanya pemerintah, BI, namun pihak swasta juga perlu ikut serta untuk menyukseskan pembangunan ramah lingkungan ini.

Dia memang mengakui perlu suatu regulasi untuk menyukseskan hal tersebut. Sementara Wakil Direktur Bank BNI Felia Salim mengungkapkan, pihaknya siap mendukung program ini yang diterapkan dalam pengucuran kreditnya.

"Kami akan lebih memperhatikan kreditor, seperti pembangunan properti yang menyediakan ruang hijau dalam pelaksanaan proyek yang akan dilakukan," katanya. *ant