Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang kembali gagal mencapai kesepakatan merupakan peluang bagi Indonesia untuk lebih mengaktualisasikan diri dalam perdagangan dunia melalui berbagai kesepakatan bilateral.

Perundingan di Jenewa yang berlangsung selama sepuluh hari dalam dua pekan terakhir pun berakhir buntu. Perdebatan negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang serta Australia dan dua wakil dari negara berkembang, yakni Cina dan India, tidak menemui kata sepakat mengenai "Spesial Safeguard Mechanism" (SSM) untuk produk pertanian.

Di sisi lain, pembahasan konsep produk spesial yang mengecualikan sejumlah produk pertanian dari pemotongan tarif bea masuk tidak mengalami masalah.

SSM sendiri merupakan mekanisme perlindungan produk produk lokal dari serbuan produk impor melalui pengenaan tambahan bea masuk. Negara berkembang yang diwakili kedua negara itu menginginkan SSM bisa diterapkan jika volume impor produk pertanian mengalami kenaikan sekitar 10-15 persen dan tidak perlu menunggu harga produk impor itu mengalami penurunan.

Ketidaksepakatan muncul karena India dan Amerika Serikat bersikukuh pada posisi masing-masing. Amerika Serikat meminta negara berkembang menerima persyaratan SSM bahwa tambahan bea masuk baru dikenakan setelah impor melonjak sampai 40 persen dan harga produk impor tersebut mengalami penurunan.

Negara adi daya itu tidak mau bersikap fleksibel karena merasa telah memberikan konsesi yang besar, terutama dengan menghapus subsidi kapas.

Utusan dagang Amerika Serikat Susan Schwab justru menuduh Cina dan India ingin meruntuhkan paket kompromi yang telah berlangsung ketat. Indonesia yang mewakili G-33 dalam perundingan itu sama sekali tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut. Padahal, kata Mendag Mari Elka Pangestu, "G-33 sudah menyatakan bersedia untuk kompromi. Masalahnya, kita tidak diajak bernegosiasi?

Kesempatan Indonesia
Gagalnya perundingan WTO itu sebenarnya bisa jadi kesempatan besar untuk Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan pasar besar di dunia serta kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerja melimpah, Indonesia memiliki cukup senjata dalam menentukan posisi tawar menawar.

Apalagi, letak geografis Indonesia yang dekat dengan pasar yang sedang tumbuh dan berkembang di Asia Timur dan ASEAN bisa menjadi nilai plus. Masalahnya, mampukah Indonesia menawarkan potensi itu dan posisi sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang akan memiliki pasar bersama sesuai ASEAN Free Trade Agreement (AFTA).

Masalahnya, Brasil yang terlibat langsung dalam perundingan dengan beberapa negara maju juga sudah bersiap dengan menggenjot perundingan bilateral sebagai langkah lanjutan untuk mengantisipasi kemungkinan "mandeg-nya" perundingan WTO.

Negara itu bermaksud mengalihkan prioritas utamanya dengan memperbaharui negosiasi dengan Uni Eropa dan blok perdagangan Mercosur di Amerika Selatan, meskipun tidak menutup peluang untuk terus membuka pasar Amerika Serikat, India, Meksiko, dan negara ekonomi kuat lainnya.

Yang pasti, menurut Jurubicara Komite pertanian Nasional negara itu, Matheus Zanella, "Strategi kami sekarang adalah mendorong pemerintah pada pencapaian kesepakatan perdagangan bebas bilateral yang lebih ambisius."

Negara berkembang lain yang potensial menjadi pesaing Indonesia, seperti negara di kawasan ASEAN, India, Cina, dan Argentina pastilah akan mengikuti langkah Brasil. Kondisi inilah yang harus diantisipasi Indonesia, sehingga tetap mampu menjaga peluang ekspor produk industri, jasa, dan pertanian nasional.

Selain menggunakan AFTA untuk perundingan dagang bilateral dengan negara maju, Indonesia juga sudah saatnya menjejakkan kakinya di berbagai belahan dunia lain untuk mengembangkan sayap armada dagangnya secara langsung.

Di dalam negeri sendiri, perbaikan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung investasi asing harus segera digenjot. Perbaikan layanan birokrasi dan kepastian hukum yang selama ini banyak dikeluhkan investor juga harus menjadi perhatian utama untuk memperkuat daya saing produk pertanian, industri, dan jasa Indonesia di tengah persaingan dunia.

Dengan demikian, perkembangan perdagangan Indonesia tidak harus bergantung pada pasar tradisional di negara maju, dengan hambatan non tarif yang "mencekik leher".

Seperti yang dikatakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang baru, Erwin Aksa, bahwa pemerintah haruslah melindungi sektor pertanian serta usaha kecil dan menengah sebagai penopang industri besar untuk membuat Indonesia menjadi bangsa yang tegak dan mandiri.

Apalagi, menurut dia, negara maju selalu memberi perlindungan berupa subsidi dalam bentuk kredit ekspor untuk mendukung produknya di pasar internasional. Sebuah kondisi yang sulit dilakukan Indonesia karena keterbatasan dana.

Senada dengan Erwin, Ketua "Advocacy Center for Indonesia Farmers", Sutrisno Iwantono, mengatakan, WTO lebih banyak merugikan kepentingan petani kecil Indonesia. Apalagi, katanya, "Proses negosiasi di WTO juga kurang transparan, sehingga Indonesia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya."