Jakarta (BisnisBali) – Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) menganggap perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang dianggap sebagian besar kalangan telah gagal justru kemenangan bagi negara miskin dan berkembang.

"Pengertian gagal ini perlu dilihat lagi. Justru kita melihatnya sebagai keberhasilan bagi negara berkembang," kata Sekjen HKTI, Rahmat Prambudy, di Jakarta, Sabtu (2/8) lalu.

Ia mengatakan, jika dilihat hasil dari perundingan WTO di Jenewa merupakan kegagalan bagi negara maju untuk memaksakan kehendaknya, yakni memaksa agar subsidi terhadap produk pertaniannya tidak dicabut, melaksanakan kolonialisasi dengan produk berharga rendah ke negara miskin dan berkembang.

Menurut dia, jika Indonesia berpihak pada sikap negara maju tentu akan mengatakan perundingan tersebut gagal. HKTI sendiri berpihak pada petani kecil, karena itu menganggap apa yang terjadi di Jenewa merupakan kemenangan.

Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya tidak perlu ada rasa takut dan khawatir bagi negara kecil dan berkembang menghadapi perdagangan bebas jika negara maju juga melakukan perdagangan yang jujur.

"Mereka sering ingkar janji, itu masalahnya. Sekarang berpaling lagi pada pemerintah sendiri, apakah mau membela petani kecilnya sendiri?" ujar dia.
Menurut dia, HKTI sekitar empat tahun lalu telah memperingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan petani sendiri agar produktivitas pertanian dalam negeri meningkat dan kualitasnya lebih baik.

Nyatanya subsidi pupuk, subsidi benih, perbaikan irigasi terlambat dilakukan, sehingga ketika saat ini baru disadari produktivitas dan kualitas telah menurun. "Hal ini yang pada akhirnya membuat kita rentan terhadap produk-produk pertanian impor," ujar dia.

Rahmat menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan kedelai, yakni bukan petani kedelai yang diberikan subsidi tetapi justru produk kedelai impor yang diberikan subsidi.

Menurut dia, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat membeli produk pertanian dalam negeri, bukan justru memanjakan masyarakat dengan produk pertanian impor murah sehingga mematikan petani dalam negeri.

Menurut dia, ada baiknya ekonomi kerakyatan dikedepankan. Semua diserahkan pada rakyat, rakyat yang berproduksi sendiri tetapi tidak dengan cara dipaksa. *ant