Jakarta (BisnisBali) – Menakertrans membantah isu yang berkembang di masyarakat dan kalangan pekerja/buruh pada khususnya yang menyebutkan dalam waktu dekat akan terjadi PHK masal di berbagai perusahan di Indonesia.

Menakertrans meminta agar pekerja/buruh tetap tenang, bekerja seperti biasa dan tetap semangat agar produktivitas perusahaan dapat meningkat. Hal ini diperlukan agar manajemen perusahaan bisa menaikkan uang makan dan uang transpor yang lebih besar bagi pekerja/buruh.

Siaran Pers Depnakertrans, di Jakarta, Sabtu (7/6) lalu menyebutkan, Menakertrans sampai saat ini belum menerima laporan adanya PHK dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Selama ini PHK yang terjadi, biasanya disebabkan oleh berbagai masalah dalam hubungan kesepakatan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan. Jadi PHK yang terjadi biasanya bersifat kasuistik (kasus per kasus) dan sama sekali tidak terkait dengan kenaikan harga BBM, kata Erman.

Erman mengatakan hal itu saat mengunjungi PT Westa Pusaka Kusuma di Tempel, Sleman, Jogyakarta, Sabtu. Menyinggung mengenai deviden PT Jamsostek (Persero) tanhun anggara 2007, Menakertrans mengatakan dalam waktu dekat akan segera mengirimkan surat yang ditujukan kepada Meneg BUMN agar keuntungan itu dikembalikan sepenuhnya (seluruhnya) agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menakertrans mengungkapkan apresiasinya pada perusahaan yang telah memasukkan pekerjanya dalam program Jamsostek.

Perusahaan itu PT Danliris (Group) Batik Keris yang mendaftarkan 11.000 pekerja, PT Konimex 1.770 pekerja dan PT Westa Pusaka Kusuma sebanyak 1845 orang sebagai anggota Jamsostek.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, Menakertrans mengimbau agar setiap perusahaan bisa mendirikan koperasi simpan-pinjam yang bekerja sama dengan PT Jamsostek.

Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsotek (Persero) Achmad Anshori mengatakan, BUMN itu meningkatkan anggaran biaya uang muka perumahan pekerja yang sebelumnya hanya Rp 90 milyar menjadi Rp 300 milyar dengan bunga hanya tiga persen per tahun. *ant