Denpasar (BisnisBali) –Sejumlah pengusaha wisata tirta meminta pemerintah tegas dalam pemungutan retribusi. Pengenaan retribusi saat ini di beberapa pusat wisata tirta Tulamben sangat tidak jelas. Pengusaha wisata tirta juga minta balawista di Tanjung Benoa untuk keselamatan wisatawan.

“Kita minta ada kejelasan retribusi dan pungutan termasuk pajak,” ujar salah seorang pengusaha wisata tirta yang tergabung dalam Gahawisri, Kamis (28/2) kemarin dalam sosialisasi UU mengenai perizinan wisata tirta di Kantor Diparda Bali. Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah Dinas Pariwisata se-Bali dan dipimpin langsung oleh Kadiparda Bali Gede Nurjaya.

Sejumlah pengusaha dalam kesempatan tersebut menyampaikan keluhan dan unek-uneknya mengenai ketidakjelasan retribusi dan pungutan di sejumlah objek seperti Tulamben.

“Kita harus membayar beberapa kali pungutan. Menurut kita hal tersebut sangat tidak jelas. Masa dalam satu destinasi kita harus dikenai beberapa kali pungutan,” ungkapnya.

Ketua Gahawisri, Yos W. K. Amerta dalam kesempatan tersebut menegaskan keluhan para anggota wisata tirta. “Kita bukannya tidak mau bayar retribusi. Kita ingin semuanya jelas dan dilakukan sekali,” ungkapnya.

Biasanya retribusi dipungut beberapa kali dan sangat tidak jelas. Pengusaha menginginkan ada kepastian total retribusi sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

Dalam kesempatan tersebut pelaku wisata tirta juga menyampaikan keluhannya mengenai usaha wisata tirta illegal. Mereka meminta agar pemerintah melakukan penertiban dan tidak malah membiarkan usaha tak berizin ini merusak pasar.

Bukan itu saja sejumlah pengusaha wisata tirta meminta agar objek wisata tirta Tanjung Benoa memiliki balawista sebagai pengamanan bagi wisatawan.

Menggapi pernyataan tersebut Kadiparda Bali, Gede Nurjaya meminta klarifikasi dari pihak Diparda Karangasem yang kebetulan waktu itu hadir. Pihak Diparda Karangasem mengelak, namun jika itu terjadi, mungkin sebelum Februari. “Setelah Januari kita telah melakukan penataan mengenai retribusi,” ujarnya.

Nurjaya sebagai tuan rumah pertemuan tersebut berusaha menggali masukan dari pengusaha dan pihak Diparda tingkat dua. Persoalan usaha wisata tirta yang tidak berizin ia menyatakan akan melakukan koordinasi dan akan terus melakukan penertiban.

“Tolong segera minta personil kepada Diparda Badung untuk personil Balawista di Tanjung Benoa,” ujarnya. Menurutnya, Tanjung Benoa sebagai destinasi wisata tirta memerlukan pengaman yang memadai. *wid