Jakarta (BisnisBali) –Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) menilai harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) yang saat ini ditetapkan Rp 2.000/kg sudah tidak sesuai dengan biaya produksi, sehingga perlu dinaikkan menjadi Rp 2.600/kg.

Ketua Umum Wamti, Agusdin Pulungan di Jakarta, Kamis kemarin mengatakan, berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2007 pemerintah menetapkan HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 2.000/kg.

"Naiknya biaya usaha tani seperti pupuk, tenaga kerja, obat-obatan, sewa lahan maupun biaya hidup rumah tangga petani saat ini membutuhkan penyesuaian terhadap HPP," katanya.

Dengan kondisi kenaikan biaya-biaya sarana produksi pertanian saat ini, Wamti memperhitungkan jika harga GKP Rp 2.000/kg sementara produksi rata-rata per hektar 4,5 ton maka pendapatan petani hanya Rp 9.000.000 sementara biaya produksi yang dikeluarkan mencapai Rp 10,24 juta per hektar musim tanam.

Dengan kondisi tersebut maka keuntungan yang diperoleh petani dari hasil usaha tani padi malah minus Rp 93.063 per bulan setiap musim panen. "Rata-rata pemilikan lahan di tingkat petani kurang dari 0,5 hektar, sehingga pendapatan mereka semakin kecil," katanya.

Sementara itu, menurut dia, jika HPP untuk GKP dinaikkan Rp 600/kg maka pendapatan petani padi dengan kepemilikan lahan 0,3 hektar saja menjadi sebesar Rp 109.483 per bulan/musim tanam.

"Karena itu, kami meminta pemeirntah dalam hal ini Presiden untuk segera merubah HPP GKP dari Rp 2.000/kg menjadi Rp 2.600/kg," katanya. Selain itu, tambah dia, agar mekanisme pemasaran dan distribusi usaha tani padi bisa berjalan tepat, pihaknya meminta saat ini untuk sementara waktu Bulog ditetapkan hanya membeli gabah dari petani.

Dengan demikian, penyerapan gabah petani oleh Bulog yang baru sekitar 15 persen dari total penyerapan beras dalam negeri serta unit pengolahan gabah dan beras (UPGB) Bulog yang baru dipergunakan 10 persen bisa dioptimalkan. *ant