Denpasar (BisnisBali) - Kecilnya alokasi dana untuk kegiatan promosi pariwisata Bali tahun ini harus menjadi cambuk bagi semua komponen yang ada untuk mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.

Agar kegiatan promosi wisata yang dilakukan bisa efektif dan efisien koordinasi antara pemerintah baik itu pusat, Bali dan tingkat II dengan pelaku usaha dan masyarakat harus segera diperbaiki.

Selama ini kegiatan promosi wisata Bali masih kurang terkoordinasi atau terkesan jalan sendiri-sendiri. Demikian dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali Panudiana Kuhn Rabu (20/2) kemarin.

Menurut Praktisi Pariwisata ini koordinasi yang tidak jalan ini menyebabkan kegiatan promosi yang dilakukan sering salah sasaran dan tidak efektif. Peran untuk mengkoordinir ini sebaiknya diambil oleh pemerintah terutama pemerintah propinsi Bali. Ia yakin bila hal itu bisa dilakukan maka kendala keterbatasan dana promosi yang dialami akan lebih mudah untuk dipecahkan.

Ia mengakui kondisi pariwisata dan bisnis di Bali ini belakangan ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Tingkat hunian hotel baik itu bintang dan melati dalam beberapa bulan belakangan ini cukup stabil di level yang cukup tinggi. “Bila hal ini ingin terus berlanjut maka semua pihak harus bekerjasama untuk meyakinkan wisatawan untuk datang ke Bali,”jelasnya.

Terkait keluhan wisatawan dan investor, Kuhn mengatakan masalah keamanan dan proses perijinan yang berbelit yang paling dikeluhkan oleh wisatawan.

Untuk perizinan sampai saat ini masih dirasakan amat panjang dan cenderung berujung pada biaya ekonomi tinggi. Belum ada kejelasan berapa waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha atau yang lainnya.

“Pajak yang tinggi dan banyak pernah dikeluhkan oleh para investor vila,”ujarnya seraya mengharapkan hal itu segera dibenahi dengan memotong jalur birokasi yang dirasa masih panjang dan mahal. *bia