Jakarta (BisnisBali) -Departemen Pekerjaan Umum (PU) memberikan penghargaan kepada 9 Kepala Satuan Kerja (Satker) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkinerja terbaik di lingkungan Departemen PU untuk tahun anggaran 2006-2007. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PU usai membuka rapat kerja Departemen PU, Rabu (30/1) di Jakarta.

Para Satker atau PPK yang mendapat penghargaan yaitu Kepala Satker Rehabilitasi Prasarana Pengairan Kali Brantas Ni Made Sumiarsih, Kepala Satker Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Bali I Gusti Ngurah Raka serta Kepala Satker Penyediaan Air Baku Bali Made Wirawan. Ketiga Satker tersebut untuk kategori satuan administrasi pangkal (Satminkal) Sumber Daya Air (SDA).

Sementara untuk Satminkal Ditjen Bina Marga, yang mendapat penghargaan yaitu Kepala Satker Pembangunan Jalan Lintas Timur Jambi Erwin Pakpahan, Kepala Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Bali Made Sukarja dan Kepala Satker Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bali Kompiang Gede Widana.

Kepala Satker untuk Ditjen Cipta Karya yang mendapatkan penghargaan yaitu Kepala Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Muswirman, Kepala Satker Pengembangan Kinerja Pengelola Air Minum Maluku Utara Sarwono Rochmat serta Kepala Satker Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Jawa Timur Ardi Busono.

Inspektur Jenderal (Irjen) Basoeki Hadimoeljono mengatakan, dasar pemikiran pemberian penghargaan ialah kesadaran akan beratnya tugas dan tanggung jawab para Kepala Satker atau PPK. Selain itu, penghargaan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri PU No. 44 tahun 2007 tentang Penerapan Good Governance.

''Ini merupakan salah satu apresiasi Departemen PU terhadap kinerja para Kepala Satker atau PPK. Hal ini berdasarkan pesan Menteri PU juga merupakan salah satu poin dalam karier pegawai di Departemen PU,'' tutur Basoeki Hadimoeljono.

Menurut Irjen Departemen PU kriteria penilaian tidak hanya penyerapan anggaran tetapi juga pada kualitas infrastruktur yang sudah dibangun oleh Kepala Satker atau PPK yang bersangkutan.

Sekretaris Itjen Sukrul Amin mengungkapkan ada 8 kriteria penilaian yaitu pertama, jumlah temuan, ini menyangkut aspek besaran temuan baik nilai maupun administrasi. Kedua yaitu penyelesaian tindak lanjut temuan, ini dari aspek waktu, ketiga jumlah temuan keborosan (01), untuk kasus yang merugikan negara dan tanggung jawabnya.

Kriteria keempat yaitu jumlah temuan kebocoran (02), menyangkut kewajiban penyetoran kepada negara, kelima yaitu pengawasan masyarakat dari aspek ada atau tidaknya pengaduan masyarakat, keenam disiplin pelaporan dari aspek ketaatan pelaporan sistem akuntansi instansi, ketujuh yaitu penyerapan anggaran dari aspek alokasi anggaran serta kedelapan yaitu kualitas pekerjaan dari aspek mutu konstruksi.

Basoeki Hadimoeljono mengatakan, ada tiga tahapan dalam penilaian penghargaan. Tahap pertama, kriteria ditetapkan oleh Itjen, yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan para Direktur Jenderal satmikal untuk konfirmasi dan klarifikasi yang disertai dalam pembahasan dalam rapat pimpinan tingkat eselon I untuk kemudian mendapat persetujuan dari Menteri PU.

Kepala Satker Rehabilitasi Prasarana Pengairan Kali Brantas Ni Made Sumiarsih mengatakan penghargaan yang didapatkannya merupakan tantangan untuk bekerja lebih optimal lagi di masa depan.

''Dengan adanya penghargaan ini merupakan penambah motivasi dan semangat kerja untuk bekerja lebih keras yang sesuai dengan aturan,'' tutur Ni Made Sumiarsih.

Dalam kesempatan berbeda Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VIII, Ir. Susalit Alius Ces, menyatakan bangga dan senang atas prestasi yang diraih oleh 3 orang Satker dan PPK dari Bali.

Menurutnya, penghargaan ini bukan hal yang mudah untuk diraih, perlu dedikasi, komitmen serta kejujuran tinggi. Ia berharap prestasi ini bisa menjadi cambuk untuk peningkatan kinerja untuk mewujudkan Good Governance. *wid/Asp 2832