Denpasar (BisnisBali) -Lembaga perkreditan desa (LPD) siap menampung dana pihak ketiga (DPK) baik berupa tabungan maupun deposito untuk menghindari PPh sebesar 20 persen. Saat ini sejumlah LPD di Badung sudah menerima dana simpanan dari masyarakat luar desa pakraman.

Demikian komentar sejumlah pengelola LPD di Badung ketika ditemui Kamis (31/1) kemarin terkait keluhan masyarakat pemilik dana simpanan di perbankan yang dikenakan PPh 20 persen.

Secara teori, LPD tidak diperkenankan menyalurkan dana untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil (UKM) di luar warga desa pakraman sendiri karena mengandung risiko cukup berat.

Walau begitu, masyarakat pemilik dana dari luar desa pakraman juga tidak sewenang-wenang menyimpan dana di LPD lain. Jika LPD bersangkutan benar-benar kuat dan sehat, baru didatangi oleh pemilik dana dari luar desa pakraman.

Menurut pengelola LPD di atas, umumnya masyarakat pemilik dana enggan dan malu menyimpan dananya di LPD desanya. Ini untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial.

Dihubungi secara terpisah, Ketua BKS-LPD Bali Drs. Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. secara tegas mengatakan, semua LPD di Bali terutama LPD-LPD yang sehat dan kuat, siap menerima pelimpahan dana dari pemilik dana.

Menurutnya, saat ini hampir semua LPD sudah melakukan sinergi dalam hal penempatan dana antar-LPD untuk memperkuat permodalan sekaligus meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Sayangnya, lanjut Cendikiawan, munculnya kredit tanpa agunan (KTA) untuk pembiayaan UKM memang sangat bagus. Tetapi di sisi lain, jika KTA yang bersumber dari APBD terus berlanjut, LKM khususnya LPD dan koperasi akan makin terjepit.

Mengapa demikian? KTA dari pemerintah lewat BPD secara langsung mengambil segmen pasar lembaga keuangan mikro (LKM) LPD. Perseoalan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pengelola LPD di Bali sangat menyayangkan langkah pemerintah begitu baik melalui KTA yang mengakibatkan segmen pasar LKM seperti LPD dan koperasi ke depan akan bertambah suram. *dra