Badung (BisnisBali) -Sekitar 8 orang dari BIRD India (lembaga keuangan mikro India) dengan diantar dari Komisi IV Microfinance BRI pusat, Kamis (31/1) kemarin, mendatangi BPR Jaya Kerti di Mengwitani Badung untuk mengetahui teknik pembiayaan mikrobank.

Hampir semua pertanyaan peserta dalam diskusi yang berlangsung lebih dari satu jam dijawab oleh Direktur Utama BPR Jaya Kerti, Ni Wayan Sriasih, S.E., M.M. melalui Wakil Komisi IV Microfinance BPR pusat, Agus Andiyat.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang membiayai pelaku UMKM, BPR Jaya Kerti mendapat pengawasan dari Bank Indonesia. Di samping itu, BPR ini diaudit oleh lembaga keuangan nonpemerintah menyangkut masalah kredit macet atau nonperforming loan (NPL) serta batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Dalam kaitan ini, Sriasih didampingi Direktur BPR Jaya Kerti I Wayan Sunartha, S.E. dan pemegang saham BPR Jaya Kerti I Made Tana menjelaskan, plafon kredit untuk masyarakat pelaku UKM mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 25 juta bukan dipatok oleh BPR Jaya Kerti. Permintaan plafon kredit dengan kisaran jumlah seperti ini akibat kondisi pasar yang dihadapi para pelaku UKM.

Dijelaskan, BMPK BPR Jaya Kerti memang sudah ada batasnya sesuai peraturan pemerintah lewat Bank Indonesia sebesar Rp 300 juta. Tetapi karena kondisi pasar UMKM belum dirasakan menguntungkan, plafon kredit sebesar ini jarang diminta oleh pelaku UMKM. Kendatipun ada permintaan dari pasar, orang atau nasabahnya hanya satu hingga dua orang.

BPR Jaya Kerti sebagai salah satu unit banking microfinance (pembiayaan mikro), tetap mendapatkan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan dari Bank Indonesia. Di samping itu, audit keuangan pun dilakukan melalui akuntan publik.

Uang disalurkan dalam bentuk kredit adalah dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito dengan suku bunga saling menguntungkan, tegas Sriasih menjawab pertanyaan rombongan BIRD India.

Menjawab pertanyaan rombongan BIRD India yang lain, dia menegaskan, BPR Jaya Kerti diwajibkan memenuhi modal disetor sebesar Rp 1 milyar karena beroperasi di kabupaten. Sementara BPR yang beroperasi di pusat kota propinsi, modal disetor ditetapkan Rp 2 milyar.

Kredit macet (NPL) yang dihadapi BPR Jaya Kerti hingga kini sudah berada di bawah 5 persen sesuai ketentuan BI sebesar 5 persen. Dikatakan, BPR Jaya Kerti tidak saja kedatangan tamu dari BIRD India.

Sebelumnya sudah banyak tamu dari luar negeri yang juga bergerak di jasa keuangan melihat dari dekat operasional sekaligus kinerja BPR Jaya Kerti sebagai salah satu lembaga keuangan mikro dalam bentuk bank perkreditan rakyat.

Rombongan LKM luar negeri yang sempat belajar di BPR Jaya Kerti sebelumnya di antaranya dari banking microfinance Ethiopia, Bank India, Afrika Selatan, Kenya dan sejumlah microfinance luar negeri lainnnya. *dra