01 Februari 2008  
Home
Berita Terkini

 

BTB Desak Pemerintah Profesional Kelola Objek Wisata
Denpasar (BisnisBali)-Di tengah kegembiraan dinobatkan kembali menjadi destinasi terbaik di dunia oleh Luxury travel Megazine, muncul desakan dari Bali Tourism Board (BTB) kepada pemerintah untuk segera memperbaiki pengelolaan objek-objek wisata.

Semua objek wisata yang dalam wilayah masyarakat dan pemerintah harus dikelola dengan lebih profesional alias diusahakan berbentuk badan atau yayasan. Demikian diungkapkan Ketua BTB Ida Bagus Ngurah Wijaya belum lama ini.

Ia mengungkapkan Bali memiliki objek wisata terlengkap di dunia. Hanya bila tidak dikelola dengan baik akan mendatangkan kerugian bagi pariwisata Bali itu sendiri.

Hal itu dikarenakan objek wisata ini menentukan citra Bali. Pengelolaan objek wisata yang tidak baik akan bisa mencoreng citra pariwisata Bali. Menurutnya, di Bali pengelolaan objek wisata dilakukan oleh tiga pihak yakni swasta, pemerintah dan masyarakat.

Untuk swasta, jelas Ngurah Wijaya pengelolaan objek wisatanya telah cukup baik dan profesional. Yang perlu menjadi perhatian adalah objek-objek yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Ia mencontohkan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat meliputi museum, Candidasa, Besakih, Kintamani dan lain-lain.

Agar pengelolaan objek wisata ini bisa lebih profesional, BTB menyarankan agar pemerintah dalam Gubernur dan Bupati yang ada di seluruh Bali mendatangkan ahli destinasi yang cukup andal.

Ia yakin dengan pengelolaan yang benar dan profesional objek-objek wisata yang dimiliki Bali akan bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi sehingga mampu mendatangkan manfaat yang lebih besar.

Ia menjelaskan tiap kabupaten di Bali ini memiliki potensi dan keunggulan tersendiri. Pemkab diminta untuk lebih kreatif sehingga tidak hanya bergantung dari hasil limpahan PHR dari Badung saja.

Sementara menyangkut promosi, menurut Ngurah Wijaya telah dilakukan dengan sangat baik oleh pemerintah pusat dan swasta. Untuk Bali diharapkan promosi dikoordinir oleh pemerintah propinsi bukan oleh masing-masing kabupaten. “Ini akan jauh lebih efektif dan efisien,” ujarnya. *bia
  Arsip

copyright bisnisbali.com 2005 all right reserved. Designed, developed and maintained by IT Balipost