Denpasar (BisnisBali) -Banyaknya pemilik modal di Bali yang tertarik mendirikan koperasi belakangan ini tidak perlu terlalu dirisaukan. Kondisi itu justru harus disambut dengan baik karena hal itu menunjukkan salah satu pilar ekonomi bangsa itu telah membuktikan diri mampu sejajar dengan usaha-usaha lain.

Hanya yang perlu ditekankan adalah koperasi itu dibentuk oleh dan untuk anggota. Karena itu, koperasi tidak boleh menghimpun dan menyalurkan dana keluar anggota. Koperasi hanya bisa menyalurkan dan menghimpun dana dari anggota maupun calon anggota.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Koperasi PK dan M Kota Denpasar Drs. AA Ngurah Rai Iswara usai menerima rombongan Pemkab dan DPRD Boyolali Jawa Tengah yang ingin mengetahui secara langsung operasional kredit tanpa agunan (KTA) dan pengembangan UMKM di kota Denpasar , Kamis (15/11) kemarin.

Menurut Rai Iswara, koperasi tidak boleh didirikan oleh perseorangan namun harus beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang. Dengan demikian tidak ada peluang bagi perseorangan untuk mendirikan koperasi.

Sementara terkait dengan aktivitas sejumlah koperasi yang hampir sama dengan BPR, menurutnya, harus ditelaah dengan lebih teliti. Koperasi yang menjalankan unit simpan pinjam maka operasionalnya akan mirip dengan BPR. "Mirip saja boleh, yang tak dibolehkan itu adalah koperasi bertindak seperti BPR yaitu menghimpun dan menyalurkan dana keluar anggota," ujarnya.

Pihaknya segera menegur bila ada koperasi di Denpasar yang melakukan hal seperti ini. Sejauh ini pihaknya belum menemukan praktik-praktik seperti itu. Dinas Koperasi PK dan M kota Denpasar secara kontinyu terus memantau perkembangan koperasi yang ada.

Secara umum perkembangan koperasi secara kuantitas dan kualitas sampai saat ini cukup baik. Ke depan tiga hal pokok yang menjadi kendala utama pengembangan koperasi dan UKM yaitu SDM, permodalan dan jaring pemasaran tetap terus menjadi fokus untuk diatasi. *bia