Jakarta, 15/11 (ANTARA) - Sidang PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali pada Desember mendatang harus ikut membahas penghapusan utang luar negeri negara-negara berkembang karena terbukti utang luar negeri membawa malapetaka lingkungan hidup yang teramat mahal.

Pernyataan itu disampaikan oleh Torry, seorang penggiat lingkungan hidup dari Walhi, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, utang luar negeri telah membawa malapetaka lingkungan hidup yang parah, karena harus menggenjot ekonominya untuk membayar hutan dengan membuka pasar dan hutan secara masif.

"Contoh di Indonesia, sejak menerima banyak utang luar negeri banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembukaan hutan. Padahal Indonesia 62 persennya terdiri atas tanah hutan, yang kemudian berpotensi konflik sosial yang meluas," kata dia.

Agenda restrukturisasi utang luar negeri memang belum direncanakan dalam sidang UNFCCC di Bali mendatang, tetapi Forum Menteri Keuangan akan membahas masalah perubahan iklim dari sisi keuangan dan fiskal di Bali pada 11 Desember 2007.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (14/11), menyatakan, hasil pertemuan para menteri keuangan ini akan disampaikan pada sesi utama sidang UNFCCC pada 13 Desember 2007 di Bali.

Pertemuan para menteri keuangan membahas perubahan iklim dari sisi keuangan dan fiskal merupakan pertemuan pertama dalam sejarah pertemuan menteri keuangan selama ini.

"Pertemuan akan didahului dengan pertemuan para deputi menteri keuangan pada tanggal 10 Desember 2007 di Bali," kata Sri Mulyani. Pertemuan menteri keuangan akan dibagi ke dalam empat sesi yaitu membahas pengaruh perubahan iklim terhadap sisi ekonomi, instrumen kebijakan keuangan dan fiskal yang akan diambil atas perubahan iklim.

Sesi ketiga membahas upaya menyamakan persepsi di antara menteri keuangan dalam membahas perubahan iklim, dan sesi keempat berisi penyusunan program lanjutan.

"Program lanjutan diharapkan berisi program yang relevan sebagai tindak lanjut pertemuan menteri keuangan yang akan dijalankan di masa depan," kata Sri Mulyani.

Sebanyak 39 negara berkembang dan maju, serta sembilan pimpinan lembaga keuangan direncanakan hadir di pertemuan itu. "Baru 18 menteri keuangan yang memastikan hadir di antaranya Austria, Australia, Brunei Darusalam, Mexico, New Zealand, Portugal, Thailand, Denmark, Portugal, Singapura, dan Arab Saudi," katanya.

Negara yang masih dalam konfirmasi antara lain Argentina, Ghana, Laos dan Myanmar. Sementara Peru memastikan tidak hadir. Deputi menteri keuangan yang akan hadir antara lain dari Jepang, Polandia dan Turkey sedangkan lembaga keuangan yang akan hadir antara lain World Bank, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam/IDB.
(T.E012)