Badung (BisnisBali) - Tanggung jawab pemecahan masalah penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata berada dipundak pemerintah saja, namun sangat diperlukan keterlibatan semua stakeholder di masyarakat baik kelembagaan dan perseorangan.

Oleh karenanya, peran dan partisipasi desa adat melalui upaya inovatif dalam mengembangkan berbagai kegiatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian untuk krama miskin di wilayahnya dapat ditingkatkan.

Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Badung Drs. Ketut Sudikerta saat Pembukaan Lokakarya Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development (CBD)-Bali Sejahtera di Kabupaten Badung Tahun 2007 di Kantor Bappeda Badung-Lumintang, Kamis (15/11).

Wabup Sudikerta mengatakan pelaksanaan program CBD di Badung merupakan pengembangan dari program CBD setelah terjadinya bom Bali 12 Oktober 2002 silam, yang sampai tahun 2007 ini telah menyasar 49 desa adat.

Program CBD ini merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis desa adat di mana program ini merupakan bantuan dari Bank Dunia kepada Propinsi Bali.

Sudikerta mengharapkan desa adat yang telah menerima bantuan program CBD agar memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada usaha ekonomi produktif.

Ke depannya seiring perkembangannya dapat dinyatakan sebagai pelaba desa dengan pemanfaatan di bidang pawongan dan palemahan desa adat.

Selain itu, kemandirian dan keberlanjutan dari program CBD di masing-masing desa adat nantinya diharapkan tetap terjaga dan berkesinambungan.

Kepala Kantor Bappeda Badung Kompyang R. Swandika melaporkan tujuan program Community Based Development (CBD) atau Program Bali Sejahtera untuk menumbuhkembangkan dukungan dan peran desa adat dalam pengelolaan program CBD, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan keberlanjutan program.

Swandika menjelaskan sasaran program CBD di Kab. Badung dari tahun 2002 - 2007 sudah menyasar 49 desa adat dari 120 desa adat yang ada di Badung, masing-masing meliputi Kecamatn Kuta Selatan 9 desa adat, Kuta 6 desa adat, Kuta Utara 8 desa adat, Mengwi 8 desa adat, Abiansemal 9 desa adat dan Petang 9 desa adat. Sementara sisanya untuk 71 desa adat yang belum menerima bantuan akan diprogramkan/diproses secara bertahap sampai tahun 2009.

Pelaksanaan program CBD di Badung telah dilaksanakan dalam 3 tahap dengan total bantuan CBD sebesar Rp 5,2 milyar. Tahapan pelaksanaannya untuk Tahap I (tahun 2002) meliputi 23 desa adat dengan nilai bantuan Rp 2,6 milyar, Tahap II (2006) meliputi 6 desa adat dengan nilai Rp 600 juta dan Tahap III (2007) masih dalam proses dengan sasaran 20 desa adat dengan nilai bantuan Rp 2 milyar.

Pemkab Badung juga mengalokasikan dana pendamping untuk pelaksanaan program CBD sebesar 10 persen. “Pemanfaatan dana program CBD tahun 2007 diarahkan untuk Ekonomi Produktif 97 persen dan Dana Operasional Tim 3 persen, tandasnya. *