Denpasar (BisnisBali) –Wacana pembangunan rumah susun (rusun) di Bali, selalu mengundang polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan, belum adanya kesamaan persepsi terkait dengan keberadaan rusun itu. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi?

Arsitek Ir. Made Sukarmayasa, baru-baru ini mengungkapkan, polemik pembangunan rusun di Bali sebenarnya sudah mencuat sejak lama. Polemik itu kembali muncul setelah Kementerian Negara Perumahan Rakyat merencanakan akan membuat rusun yang berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Bali. ‘’Sasarannya, tentu saja masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni,” katanya.

Ia menambahkan, sebelum rusun sempat juga ada program pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) yang harganya dipatok pemerintah maksimal Rp 42 juta/unit. Lagi-lagi program itu gagal terlaksana di Bali, karena terbentur dengan tingginya harga tanah, khususnya di Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. ‘’Di daerah lain, RSH bersubsidi itu masih memungkinkan. Persoalannya adalah siapa yang mau tinggal di tempat tersebut?” ujarnya.

Lantaran dihadang tingginya harga tanah, kata Sukarmayasa, akhirnya program pembangunan RSH bersubsidi itu gagal terwujud di Bali. ‘’Sekarang muncul rencana pembangunan rusun. Program itu juga dipersoalkan, karena dianggap bertentangan dengan budaya Bali,” ujarnya.

Terlepas dari polemik soal rusun di Bali, Sukarmayasa mengungkapkan, rusun sering diidentikkan dengan kekumuhan. Bayangan masyarakat terhadap rusun juga sering keliru. Rusun selalu diidentikkan dengan tempat yang sempit, panas dan pengap.

Belum lagi lingkungan yang kumuh dan penuh dengan jemuran. ‘’Penilaian itu tentu saja keliru. Saat ini di kota-kota besar, sudah ada rusun yang dirancang mirip apartemen, sehingga jauh dari kesan sumpek dan pengap. Rusun seperti inilah yang kita harapkan ada di Bali,” ungkapnya.

Rusun, kata Sukarmayasa, tak selalu identik dengan kekumuhan. Di samping itu, rusun juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pemukiman kumuh yang tumbuh alamiah. Rusun merupakan model paling realistis ketika pemerintah tidak mampu lagi menyediakan fasilitas hunian.

Pemukiman kumuh yang tumbuh alamiah itu tak akan dapat dimatikan, jika kondisi sosial ekonomi masih seperti sekarang ini. ‘’Rusun saat ini dibutuhkan masyarakat, apalagi di tengah mahalnya harga tanah. Karena itu, perlu kajian yang mendalam dan komprehensif terkait dengan keberadaan rusun di Bali,” ujarnya. *yas