Denpasar (BisnisBali) -Rapat umum pengurus DPD Perbarindo Bali, beberapa hari lalu di sekretariatnya sempat tegang. Walau begitu, rapat berlangsung demokratis dan diselingi senyum dari peserta dengan menghasilkan sejumlah produk berkualitas.

Salah satu produk penting yang diajukan para pengurus supaya Ketua DPD Perbarindo Bali bersama pengurus lainnya memperjuangkan masalah fedusia (penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan) nasabah dengan Bank Indonesia (BI).

Dalam fedusia ini, debitur yang wajib fedusia adalah debitur yang mendapatkan pinjaman Rp 100 juta ke atas. Di bawah Rp 100 juta, pengurus agar berjuang supaya tidak wajib fedusia.

Rapat umum DPD Perbarindo yang dipimpin ketuanya yang Arya Amitaba ini juga membahas masalah tutor pendidikan dan pelatihan SDM BPR sampai pada pembahasan TOT calon direktur BPR. Di Bali banyak BPR-BPR belum memiliki calon direktur.

Menurut salah seorang pengurus Prof. Wayan Sudirman yang sudah selesai mengikuti TOT di Jakarta menegaskan, calon direktur BPR wajib terlebih dahulu mendapat pendidikan dan lulus mengikuti TOT. Setelah TOT calon direktur BPR baru mengikuti fit and propertest di BI untuk lulus menjadi direktur BPR yang nantinya dilanjutkan mengikuti certif profesional BPR.

Mengenai masalah TOT, bisa saja empat orang utusan Bali yang sudah bersertifikat TOT melakukan pendidikan TOT di daerah masing-masing. Selama ini, pendidikan TOT untuk empat modul yang mesti diselesaikan oleh calon direktur BPR belum ada di Bali.

Di samping itu, juga dibahas masalah pergantian Ketua Yayasan DPD Perbarindo Bali. Ketua Yayasan Drs. K. Darna menurut aturan tidak diperkenankan menjadi Ketua Yayasan DPD Perbarindo Bali.

Sebab, K. Darna adalah pengelola BPR Dewangga Baliartha di Kuta sehingga fokus tenaganya supaya tetap mengendalikan pengelolaan BPR yang telah digeluti selama ini. *dra