Denpasar (BisnisBali) -Kesulitan yang dialami 2 bank umum lokal dalam memenuhi ketentuan modal setor Rp 100 milyar perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah di Bali.

Dua bank umum ini memiliki peran strategis dalam perekonomian Bali.
“Bila dua bank umum lokal itu sampai turun kelas atau dibeli oleh asing, perannya dalam memajukan perekonomian Bali tidak akan bisa optimal.

Pemerintah daerah perlu memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali Komang Budhiarta baru-baru ini.
Yang harus digarisbawahi yakni kesulitan yang dialami dua bank umum lokal yaitu Bank Sri Parta dan Bank Sinar Harapan Bali bukan karena kinerja yang tidak sehat namun karena peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).

Kinerja dua bank umum lokal tersebut hingga sekarang ini sehat, bahkan intermediasi kedua bank ini cukup membanggakan.

“Dewan dalam waktu dekat berencana memanggil Bank Indonesia dan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini,” jelasnya.

Menurut Budhiarta, seharusnya BI merivisi aturan mengenai modal setor itu. Ketentuan itu sebaiknya diberlakukan kepada bank-bank yang kondisinya tidak sehat.

“Sangat disayangkan kalau bank yang sehat harus turun kelas dan dibeli asing,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan pemerintah daerah menyertakan modal di kedua bank milik orang Bali itu, Budhiarta mengatakan kemungkinan itu cukup terbuka. Hanya untuk melakukan itu, jelasnya, diperlukan suatu pengkajian dari berbagai aspek.

Dewan akan mendukung langkah tersebut bila dipandang bisa memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.

Semua pihak perlu saling bertemu untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan modal setor yang dialami dua bank umum lokal tersebut.

Sebelumnya Pemimpin Bank Indonesia Denpasar Ketut Sanjaya telah menawarkan merger 3 bank umum lokal sebagai solusi terbaik dari berbagai pilihan yang ada.

Hanya wacana yang diembuskan oleh Sanjaya tersebut belum mendapat respons yang positif dari semua pihak terkait. *bia